Di Yaman, persaingan garis pewaris kesultanan historis terus memengaruhi dinamika politik lokal hingga saat ini. Meskipun negara modern Yaman berbentuk republik, pengaruh simbolik kesultanan lama tetap kuat di masyarakat, terutama di wilayah Hadramaut dan Al-Mahra. Konflik ini muncul dari perbedaan klaim garis keturunan yang berusaha mempertahankan status sosial, legitimasi adat, dan peran tradisional mereka dalam komunitas.
Contoh yang paling nyata adalah keturunan keluarga Qu’aiti dan Kathiri di Hadramaut. Kedua garis kesultanan ini memiliki pengaruh historis yang besar sebelum pembentukan republik Yaman Selatan. Meskipun kekuasaan politik mereka telah dicabut, mereka tetap dihormati sebagai pemimpin adat, dan keputusan pemerintah lokal sering harus mempertimbangkan posisi simbolik mereka.
Ketegangan muncul ketika pemerintah republik menunjuk salah satu tokoh dari garis kesultanan tertentu untuk posisi formal atau simbolik, misalnya sebagai mediator sosial atau kepala administrasi lokal. Kubu yang merasa “terpinggirkan” oleh penunjukan tersebut sering memprotes, sehingga menciptakan konflik simbolik yang mengingatkan pada persaingan internal kerajaan masa lalu.
Fenomena ini mirip dengan kasus di Indonesia, di mana penunjukan KGPH Tedjowulan di Keraton Solo diprotes kubu PB XIV Purbaya. Sama seperti di Yaman, protes ini bukan tentang kekuasaan formal negara, tetapi lebih pada legitimasi simbolik dan garis pewaris tradisional yang merasa haknya dilanggar.
Di Hadramaut, persaingan serupa tercermin dalam acara adat, koordinasi lokal, dan hubungan dengan pemerintah provinsi. Ketika satu keluarga kesultanan lama diberikan peran resmi atau simbolik, keluarga lain yang memiliki klaim historis sering merasa haknya dirampas. Hal ini memunculkan ketegangan sosial dan politik lokal yang nyata meskipun tidak selalu sampai ke ranah hukum formal negara.
Pemerintah Yaman modern cenderung menggunakan pendekatan pragmatis. Penunjukan tokoh-tokoh adat atau keturunan kesultanan lama dilakukan untuk menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat setempat tetap patuh terhadap aturan administrasi republik. Langkah ini sering menjadi solusi sementara untuk meredam konflik simbolik antara garis keturunan yang berbeda.
Persaingan ini tidak hanya bersifat lokal. Isu separatisme di Arabia Selatan, khususnya di wilayah bekas Kesultanan Yaman Selatan, juga terkait dengan klaim dominasi beberapa keluarga kesultanan di Hadramaut. Warga atau kelompok lokal yang pernah menikmati kekuasaan dalam era kesultanan berusaha mempertahankan pengaruh mereka dalam struktur sosial-politik saat ini.
Sejarah menunjukkan bahwa Kesultanan Qu’aiti dan Kathiri memiliki kekuasaan yang signifikan di Yaman Selatan sebelum republik terbentuk. Keturunan mereka menguasai tanah, ekonomi lokal, dan hubungan sosial yang luas. Setelah penyatuan Yaman pada 1990, klaim historis ini tetap menjadi sumber pengaruh simbolik di masyarakat.
Ketegangan antara keturunan kesultanan di Hadramaut sering memunculkan isu politik yang lebih luas. Beberapa kelompok menggunakan legitimasi sejarah mereka untuk menekan pemerintah lokal atau mempertahankan hak istimewa yang pernah ada di era Yaman Selatan. Hal ini juga menimbulkan persepsi bahwa separatisme Arabia Selatan memiliki akar dalam persaingan internal kesultanan.
Seiring berjalannya waktu, beberapa pewaris kesultanan lama mencoba bekerja sama dengan pemerintah republik, menerima posisi simbolik atau administratif agar tetap relevan. Namun, tidak jarang keturunan lain menolak kerja sama tersebut karena menganggap itu merendahkan klaim historis mereka. Konflik ini sering muncul dalam bentuk protes adat, boikot acara resmi, atau tekanan sosial terhadap tokoh yang ditunjuk.
Kasus ini menekankan bahwa politik Yaman modern tidak hanya diwarnai oleh faksi militer atau partai politik, tetapi juga oleh persaingan garis keturunan kesultanan. Peran adat dan simbolisme historis tetap menjadi faktor yang menentukan legitimasi sosial di Hadramaut dan provinsi lainnya.
Keturunan kesultanan yang terlibat dalam persaingan ini sering memanfaatkan pengaruh ekonomi mereka. Banyak keluarga menguasai tanah, usaha lokal, dan jaringan sosial yang penting, sehingga pemerintah republik harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai klaim ketika membuat keputusan administratif.
Persaingan antar garis kesultanan juga berdampak pada hubungan internasional. Beberapa keturunan memiliki koneksi dengan negara-negara Teluk, terutama Oman dan Uni Emirat Arab, yang pernah terlibat dalam hubungan protektorat dengan Yaman Selatan. Dukungan eksternal ini kadang menambah kompleksitas konflik lokal.
Pemerintah modern mencoba menyeimbangkan antara stabilitas dan keadilan simbolik. Mereka menempatkan beberapa pewaris kesultanan sebagai mediator atau tokoh adat untuk meredam konflik lokal, sementara mempertahankan supremasi hukum republik. Strategi ini mirip dengan penunjukan tokoh simbolik di Indonesia untuk menjaga kelestarian tradisi.
Isu separatisme Arabia Selatan tidak lepas dari akar persaingan kesultanan. Kelompok atau warga yang pernah menikmati kekuasaan di Yaman Selatan ingin tetap mempengaruhi Hadramaut. Ini menunjukkan bahwa konflik sejarah dan klaim garis keturunan masih berpengaruh dalam dinamika politik kontemporer.
Kehadiran tokoh kesultanan lama dalam struktur sosial-politik lokal sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka berperan sebagai mediator adat dan simbol identitas komunitas, sehingga pemerintah dapat melaksanakan kebijakan tanpa menimbulkan perlawanan terbuka dari masyarakat lokal.
Persaingan ini menyoroti pentingnya memahami sejarah sosial di Yaman. Tanpa mempertimbangkan klaim garis keturunan dan legitimasi adat, pemerintah menghadapi risiko konflik lokal yang bisa mengganggu stabilitas provinsi seperti Hadramaut dan Al-Mahra.
Meski demikian, pemerintah republik terus berusaha menegakkan hukum nasional dan menjaga supremasi negara di atas klaim historis kesultanan. Hal ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara tradisi dan modernitas.
Seiring perkembangan politik, pewaris kesultanan yang bekerja sama dengan pemerintah dapat mempertahankan pengaruh sosial mereka. Sementara keturunan yang menolak kerja sama tetap memiliki suara simbolik di masyarakat, kadang memicu ketegangan lokal.
Dalam konteks ini, Yaman menunjukkan pola yang mirip dengan Indonesia, di mana konflik simbolik garis pewaris kerajaan atau kesultanan tetap relevan dalam kehidupan politik dan sosial. Penunjukan tokoh tertentu dapat memicu protes kubu lain, baik di tingkat adat maupun publik.
Ke depan, penyelesaian persaingan antar garis kesultanan di Yaman membutuhkan strategi yang menggabungkan penghormatan terhadap adat, keseimbangan sosial, dan supremasi hukum republik. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas Hadramaut dan wilayah bekas Yaman Selatan.
Akhirnya, persaingan kesultanan di Yaman tidak hanya persoalan sejarah atau adat, tetapi juga faktor yang memengaruhi politik lokal, separatisme, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah republik. Konflik simbolik ini tetap menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial-politik Yaman kontemporer.